Pengurus SPBU se-Banyuwangi dikumpulkan guna meminimalisir kejadian serupa. Dalam rapat yang dipimpin Wakapolresta Banyuwangi AKBP Didik Hariyanto itu, juga membahas koordinasi cipta Kamtibmas yang kondusif terkait adanya isu rencana kenaikan harga BBM di wilayah Banyuwangi.
Menurut AKBP Didik, mengantisipasi kenaikan harga BBM perlu dipersiapkan sejak dini. Apalagi, kata dia, Menteri Keuangan RI memaparkan bahwa negara telah mensubsidi kenaikan BBM mencapai kurang lebih Rp 205 triliun.
"Dengan adanya rencana kenaikan BBM tersebut pasti berdampak pada kondusifitas keamanan wilayah. Itu terbukti pada hari yang sama, terdapat aksi unjuk rasa dari aktivis dan mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi terkait rencana kenaikan BBM," ucap AKBP Didik.
Selain pengurus SPBU, Polresta Banyuwangi juga menghadirkan Hiswana Migas (Himpunan Pengusaha Minyak Gas). AKBP Didik meminta SPBU dan Hiswana Migas agar intens melaksanakan koordinasi dan komunikasi dalam rangka menyikapi kesiapan kenaikan BBM.
"Utamanya koordinasi mengenai data base ataupun stok BBM di masing-masing SPBU tersebut," kata AKBP Didik.
Polresta Banyuwangi juga menanyakan bagaimana kesiapan pemilik SPBU dalam menghadapi antrian para konsumen, agar hal tersebut dapat dikoordinasikan dengan para karyawan SPBU. Pihaknya akan turun langsung untuk memastikan stok BBM di lapangan.
"Nantinya kami akan meninjau stok BBM di Pertamina serta berapa alokasi BBM yang disalurkan ke masing-masing SPBU dalam rangka sinkronisasi," tegas AKBP Didik.
Wakapolresta menyebut, apabila nanti sudah diumumkan rencana kenaikan BBM, kepolisian meminta agar pemilik SPBU bersikap kooperatif. Jangan memanfaatkan hal tersebut demi keuntungan pribadi.
"Kami berharap pemilik SPBU dapat meminimalisir adanya pelanggaran dalam menyikapi kenaikan BBM," harapnya.
Sementara Ketua Hiswana Migas, Ismail membeberkan, ketersediaan BBM di masing-masing SPBU se-Banyuwangi dipastikan cukup dalam menyikapi kesiapan kenaikan BBM.
"Kami dari Hiswana Migas, siap berkoordinasi dengan pihak kepolisian khususnya dalam menyikapi rencana kenaikan BBM," cetus Ismail.
Pengurus SPBU Kapuran Ketapang, Suroso mengaku sepakat adanya koordinasi terkait rencana kenaikan BBM dengan melibatkan Bhabinkamtibmas ataupun Babinsa, serta Petugas Polresta Banyuwangi di masing-masing SPBU.
"Karena rumor kenaikan BBM sudah bermunculan kami berharap dapat melibatkan petugas kepolisian untuk mengantisipasi," ucapnya.
Namun ada juga petugas SPBU Karangente dan SPBU Muncar yang menanyakan jika ada konsumen mengisi BBM berulang-ulang, serta adanya oknum yang memanfaatkan celah dikarenakan pembelian BBM khusus bagi nelayan harus memiliki rekomendasi dari kepala desa.
Pertanyaan itu dijawab Wakasatreskrim Polresta Banyuwangi Iptu Badrudin Hidayat. Secara tegas Hidayat menyatakan, apabila ada oknum yang melakukan penyalahgunaan BBM, maka akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.
"Kami juga mengharapkan kepada para karyawan SPBU harus perlu mencurigai setiap konsumen yang melaksanakan pengisian BBM. Mudah-mudahan ke depan, koordinasi dan komunikasi tetap berlanjut demi bersama-sama menjaga situasi Banyuwangi yang kondusif," tandas Iptu Hidayat.
Wakasat Reskrim menegaskan, bahwa kasus BBM yang tercampur air masih tengah didalami. Penyidik masih terus mengumpulkan keterangan para saksi dan sejumlah bukti.
"Masih terus didalami, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka maupun memastikan adanya kandungan air tersebut darimana," jelasnya.
Tribudi/Humas Polresta Banyuwangi
0 Comments:
Posting Komentar